PEKANBARU, GRESRIAU – Sidang kasus narkoba dengan terdakwa Johan Efendi yang digelar pada Selasa, 10 Desember 2024, di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, menyisakan sejumlah kejanggalan. Dalam sidang yang berlangsung secara daring, majelis hakim menjatuhkan vonis 9 tahun 3 bulan penjara kepada Johan Efendi dan terdakwa lainnya, Fahri Hardian. Namun, proses persidangan hingga pembacaan putusan menuai kritik tajam dari pihak keluarga terdakwa dan publik.

Pengacara Tiba-tiba Memblokir Kontak Keluarga
Kakak kandung terdakwa, UP, mengungkapkan bahwa penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusantara Sepakat, M. Zainuddin, tiba-tiba memblokir nomor keluarga terdakwa saat diminta konsultasi terkait sidang putusan. "Ketika saya menghubungi beliau melalui WhatsApp, awalnya dijawab sedang di Jakarta. Saat saya menanyakan kelanjutan kasus ini, pesan hanya centang satu, dan kemudian nomor saya diblokir," ujar UP kepada awak media. 

Vonis Dibacakan di Dalam Sel
Proses pembacaan vonis oleh majelis hakim juga memicu tanda tanya besar. Alih-alih dilakukan di ruang sidang, pembacaan putusan dilakukan di dalam aula sel tahanan, tempat para terdakwa biasanya menunggu sebelum memasuki ruang sidang. Keputusan ini dinilai tidak lazim dan memunculkan dugaan adanya pelanggaran prosedur hukum.

Dugaan Mafia Hukum
Kejanggalan lainnya muncul dari pengakuan keluarga yang menyebutkan dugaan adanya permainan antara oknum pengacara, jaksa penuntut umum (JPU), dan majelis hakim. Rekaman percakapan yang dimiliki keluarga terdakwa memperkuat dugaan adanya praktik jual beli hukuman. Dalam percakapan tersebut, oknum pengacara M. Zainuddin diduga menerima "kode" dari JPU Tengku Harli Mulyati terkait perkara Johan Efendi. 

Bahkan, keluarga terdakwa mengklaim telah menyerahkan uang sebesar Rp300 juta melalui pengacara dengan harapan mendapatkan keadilan, namun justru merasa dijebak. "Ada istilah ‘ganti kepala’ dalam perkara ini. Seolah hukuman Fahri diringankan dengan menjadikan Johan sebagai tumbal," ungkap Tim Investigasi X Post.

Rangkaian Peristiwa yang Mencurigakan
Kejanggalan lain juga terlihat dari metode penangkapan terdakwa. Polisi yang menyamar diduga menggunakan metode *entrapment* (jebakan) dengan memaksa transaksi narkoba dilakukan di rumah Johan Efendi tanpa sepengetahuannya. Dalam persidangan, saksi mengungkapkan bahwa Johan tidak terlibat dalam proses pemesanan maupun transaksi. Namun, fakta tersebut diabaikan oleh jaksa dan hakim.

Tuntutan Keadilan
Keluarga terdakwa dan sejumlah pihak kini mendesak agar Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mabes Polri segera turun tangan untuk mengusut dugaan mafia hukum di PN Pekanbaru. Mereka juga meminta investigasi terhadap oknum JPU, pengacara, dan majelis hakim yang terlibat. 

Publik berharap kasus ini menjadi perhatian serius demi tegaknya hukum yang adil dan transparan. Dugaan pelanggaran prosedur hukum dan mafia peradilan harus diungkap demi mencegah korban lainnya.