KAMPAR - Terkait hebohnya pemberitaan dugaan Pungutan Liar mengenai uang seragam, LKS dan Uang Tabungan di SMP Negeri 4 Tambang  yang berada di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Hingga saat ini (10/09/2024) belum mendapatkan tanggapan klarifikasi hak sanggah ataupun hak jawab serta sikap tegas dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Daerah Kampar.

Diketahui ditengah warga sekolah SMPN 4 Tambang, ada dugaan pembelian seragam sekolah mencapai nilai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian Lembaran Kerja Siswa (LKS) mencapai harga Rp.152 ribuan per-Paket disediakan oleh pihak sekolah setelah kerjasama dengan distributor buku LKS ditoko yang berhadapan dengan pintu gerbang sekolah.

Disisi lain ditempat terpisah, Kepala SMP Negeri 4 Tambang yang dijabat oleh Emelfa MPd hingga berita ini kembali dirilis, tetap bungkam tanpa memberikan hak sanggah dan hak jawab sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta merujuk kepada UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kuat dugaan, Kepala SMP Negeri 4 Tambang tidak memahami aturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tentang Fungsi Pers di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Roni Singgih Wijaya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dari Sosial dan Lingkungan Hidup Peduli Provinsi Riau menegaskan melalui media pers, bahwa dirinya akan melaporkan perihal informasi dan rangkuman ini secara tertulis ke Kejaksaan di Kabupaten Kampar, Inspektorat di Kabupaten Kampar.

Tak hanya sekedar dugaan Pungutan Liar di SMP Negeri 4 Tambang yang akan dilaporkan secara tertulis, namun terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pastinya juga dilaporkan. Segera dalam waktu dekat akan diprogres LSM Sosial dan Lingkungan Hidup Peduli Provinsi Riau beserta awak media pers.

"Dugaan indikasi Pungli, pastinya dugaan indikasi Mark-Up Dana BOS SMPN 4 Tambang dari Tahun Anggaran 2020 hingga pada Tahun Anggaran 2023. Dan itu di Kepalai oleh Oknum inisial E sebagai Kepala UPT-nya. Kita sudah koordinasi dengan tim untuk mengatur jadwal temu dengan pihak-pihak terkait. Agar proses ini ditindaklanjuti secara Attensi. Terima kasih." Pungkas Roni Singgih menegaskan.