MEDAN, GRESRIAU - Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan menghadiri Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera bertempat di Regale International Convention Centre Jl. Adam Malik Medan, Selasa (9/7/2024).

Rakor yang dibuka Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto itu juga dihadiri Mendagri, Tito Karnavian, Plt Ketua KPU RI, M Afifudidin, Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja, Kapolri diwakili Asops Kapolri, Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca, Panglima TNI diwakili Pangkogabwilhan I, Laksdya TNI Agus Hariadi, dan Kepala BSSN, Letjen Purn Hinca Siburian. 

Seluruh Pj Gubernur bersama unsur Forkopimda, pimpinan satuan TNI-Polri, partai politik dan tokoh masyarakat dari 10 provinsi di Pulau Sumatera juga hadir di acara.

Menkopolhukam menjelaskan, rakor serupa yang sebelumnya telah digelar di Papua dan Makassar, merupakan upaya bersama untuk menyamakan persepsi dan menyamakan langkah strategis melalui sinergitas antara pemerintah, penyelengara pemilu dan peserta pemilu agar penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 berlangsung aman, lancar, jujur dan adil. 

"Salah satu yang dibahas dalam rakor ini terkait pemutakhiran DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) Pilkada Serentak 2024 sebanyak 207.110.768 jiwa, dan sebesar 43,8 juta khusus di wilayah Sumatera untuk dijadikan DPT (Daftar Pemilih Tetap)," ucap Hadi Tjahjanto dalam press conference dengan media. 

Hasil validasi DP4 menjadi DPT ini, lanjut Hadi Tjahjanto, akan menentukan langkah selanjutnya untuk penentuan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara), personil pengamanan dan kebutuhan pembiayaan oleh pemerintah daerah. 

"Terkait personil pengamanan, tadi Mendagri menginfokan bahwa Linmas adalah satu-satunya personil pengamanan yang bisa masuk ke wilayah TPS. Untuk itu, kita minta Pemda mempersiapkan pendanaannya," jelas Hadi Tjahjanto. 

Dalam rakor ini juga dibahas rencana kesiapsiagaan kontijensi pengamanan tahapan Pilkada Serentak 2024, serta upaya pengamanan yang diselenggarakan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) terkait ruang Siber. 

Di akhir penjelasannya, Hadi Tjahjanto memastikan koordinasi antar kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. 

"Pasca rakor ini, saya minta Forkopimda dan penyelenggara pemilu tingkat daerah segera menindaklanjuti, agar hal-hal yang menjadi problem yang dapat mengganggu tahap Pilkada Serentak 2024 bisa segera diatasi bersama," tutup Hadi Tjahjanto.***