PEKANBARU, GRESRIAU – Suara riuh Aliansi Mahasiswa Pemantau Riau (AMPER) saat menggelar aksi demonstrasi menarik perhatian publik dan media, dengan puluhan mahasiswa yang turun ke jalan, tepatnya  di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamis (6/6) pagi.

Aksi ini untuk menyuarakan keprihatinan mereka terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pendidikan dari APBD Provinsi Riau, khususnya di bidang SMK.

Dalam aksi tersebut, AMPER mengajukan beberapa tuntutan penting yang mereka harap dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Berikut adalah beberapa tuntutan utama yang disampaikan:

1. Audit Khusus oleh BPK Perwakilan Riau: AMPER mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau untuk segera melakukan audit khusus terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan tahun 2023 dan dana APBD Riau di bidang SMK. Mereka menduga adanya penyelewengan dan permainan anggaran yang merugikan dunia pendidikan di Riau.
2. Pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Riau: Mahasiswa meminta Kejaksaan Tinggi Riau untuk memeriksa Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Arden Simeru. AMPER menuduh Arden terlibat dalam dugaan penyelewengan dana APBD Dinas Pendidikan tahun 2023 serta DAK tahun 2023 terkait proyek fisik dan pengadaan di bidang SMK.
3. Transparansi Anggaran Retribusi Kantin: Tuntutan lainnya adalah pemeriksaan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Riau, khususnya di bidang SMA dan SMK, terkait dugaan permainan anggaran retribusi atau pungutan terhadap kantin sekolah. AMPER menuduh bahwa pungutan ini dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan tidak jelas apakah dana tersebut menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau atau mengalir ke oknum tertentu di dinas pendidikan.
4. Pencopotan Kabid SMK: AMPER mendesak Pj Gubernur Riau, Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T., untuk segera mencopot Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dr. Arden Simeru, S.Pd., M.Kom., dari jabatannya.
5. Mereka menuduh Arden terlibat dalam dugaan penyelewengan dan permainan dana pendidikan APBD Provinsi Riau tahun 2023 dan Dana Alokasi Khusus bidang SMK tahun 2023 melalui proyek fisik dan pengadaan, serta dugaan keterlibatannya dalam permainan dana retribusi kantin.

Koordinator Umum AMPER, Amar Habibi, menyatakan bahwa gerakan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi dunia pendidikan di Bumi Lancang Kuning.

“Kami berharap semua pihak bisa merespons hal ini dengan baik, karena gerakan ini merupakan alarm keras bahwa dunia pendidikan di Riau sedang tidak baik-baik saja dan selalu dalam pantauan seluruh masyarakat Provinsi Riau,” tegas Amar saat berada didepan pintu gerbang Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamis (6/6).

AMPER menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, tetapi merupakan panggilan moral untuk memperbaiki dan membersihkan dunia pendidikan dari praktek-praktek korupsi yang merugikan generasi muda. Mereka berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan konkret untuk menyelesaikan berbagai masalah yang diungkapkan dalam tuntutan mereka.

Aksi ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan berbagai kalangan, menegaskan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Masyarakat Riau berharap agar suara mahasiswa ini didengar dan direspons dengan tindakan nyata demi masa depan pendidikan yang lebih baik di Provinsi Riau.***