KUANSING, GRESRIAU - Anggota DPRD Kuansing H Sutoyo SH menilai Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby telah melanggar hukum atas pelantikan sekitar 146 pejabat aparatur sipil negara (ASN) eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Kuansing pada 22 Maret lalu. 

Pasalnya, berdasarkan UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan. Dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 tahapan penetapan pasangan calon  calon ditetapkan 22 September 2024. Artinya kepala daerah tidak boleh melakukan penggantian pejabat mulai 22 Maret 2024. Dan Bupati Suhardiman dinilai tidak mengindahkan aturan itu.

"Ini jelas melanggar aturan. Cacat hukum. Saya minta, saudara Bupati harus meninjau ulang pelantikan tanggal 22 Maret itu. Kalau melanggar, ya batalkan," tegas Sutoyo kepada wartawan, Kamis (18/4/2024).

Dan pihaknya akan menyurati Mendagri soal ini. Karena ini menyangkut kenyamanan dan kepastian hukum ASN dalam bekerja untuk Kuansing. Dan lagi Mendagri sudah menyurati kepala daerah yang menggelar pilkada lewat surat nomor 100.2.1.3/157/SJ. Isinya melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat mulai 22 Maret 2024.

"Coba bayangkan, bagaimana nasib para pegawai itu. Mereka dilantik. Tapi tidak ada SK sampai sekarang. Bagaimana mereka nyaman dan aman bekerja. Sangat jauh dari itu. Maka, saya minta berilah kepastian hukum kepada mereka untuk bekerja. Jangan jebak mereka untuk melanggar aturan," diingatkan Sutoyo.

Politisi Golkar itupun mengingatkan para ASN agar hati-hati bekerja. Terutama para pejabat yang telah dilantik pada 22 Maret lalu, agar tidak tidak tersangkut hukum dikemudian hari.

"Kami harap mereka hati-hati. Tunggu ada kepastian hukum soal ini. Persoalan ini tidak bisa disepelekan. Ini menyangkut hajat hidup para pejabat yang dilantik pada tanggal 22 Maret lalu," diingatkan Sutoyo.

Apalagi, kata Sutoyo, ada pejabat yang dilantik itu sebagai PPTK yang memegang kegiatan dan PA sebagai pengguna anggaran. Dan kalau pelantikan 22 Maret itu sudah melanggar aturan, tentu ada konsekuensi hukum pula yang diterima pejabat tersebut.

"Karena di daerah lain sudah dibatalkan yang dilantik tanggal 22 kemarin. Makanya, kami mengingatkan, agar berhati-hati dalam bekerja," diingatkan Sutoyo lagi.

Sementara itu, Ndi, salah seorang pejabat yang dilantik pada 22 Maret itu mengaku sampai sekarang belum menerima SK jabatannya. Karenanya, Ia enggan terlalu aktif di jabatan baru.

"Gimana mau kerja. SK aja sampai sekarang belum saya terima. Sudah satu bulan ini," kata Ndi terpisah, Kamis kemarin.

Ndi, Kabid di salah satu dinas itu pun heran dengan belum diterimanya SK. Diakui, kalau pelantikan yang 22 Maret itu kini tengah menjadi sorotan karena dinilai cacat hukum.

"Payah juga ngantor. Nanti timbul masalah hukum. Siapa yang bertanggungjawab, tentu kita pribadi," ungkapnya.

Informasi, seluruh daerah di Indonesia yang melaksanakan pelantikan 22 Maret 2024 sudah membatalkan pelantikannya. Namun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang juga melaksanakan pelantikan 22 Maret 2024, sampai kini belum juga dibatalkan. 

Sebenarnya, pembatalan pelantikan 22 Maret 2024 itu bukan saja atas dasar surat Mendagri saja. UU nomor 10 Tahun 2016 juga menegaskan bupati di daerah yang menggelar pilkada tidak berwenang lagi melaksanakan penggantian pejabat atau mutasi  6 bulan sebelum penetapan pasangan calon

Sementara PKPU nomor 2 tahun 2024 telah menetapkan tahapan-tahapan pilkada. Penetapan pasangan calon dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 ditetapkan 22 September 2024. Artinya 6 bulan sebelum 22 september 2024 yakni 22 Maret 2024 bupati tidak lagi memiliki kewenangan melakukan mutasi atau penggantian pejabat

Daerah-daerah di Indonesia yang telah membatalkan pelantikannya seperti Kabupaten Gresik, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Dompu, Kabupaten Toraja Utara dan banyak daerah lagi. Bahkan kabupaten tetangga, Kabupaten Sijunjung juga membatalkan pelantikan 22 Maret 2024, kemudian minta rekomendasi ke Kemendagri.(***)