PEKANBARU, GRESRIAU.COM - Kegiatan di Setwan DPRD Provinsi mendapat sorotan publik. Ormas Gerakan Sungguh Suara Sejati (GASS) melaporkan dua kegiatan Setwan DPRD Provinsi ke Kejati Riau. Pihaknya menemukan dua alat bukti yang cukup untuk dapat diselidiki oleh Kejaksaan.

Hal itu dibeberkan ketua Ormas Gerakan Sungguh Suara Sejati (GASS), usai menyerahkan laporan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (4/4/2024), siang.

"Iya, kita melaporkan dua kegiatan Setwan DPRD Provinsi Riau. Kita sudah lampirkan dua alat bukti untuk diselidiki. Kami menduga adanya indikasi yang mengarah pada penyimpangan pada kegiatan tersebut," Ujar Rinto Silaban.

Ketua Presidium itu mengatakan, dua kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yakni Setwan DPRD Provinsi Riau. Adapun kegiatan yang dimaksud yakni pemeliharaan, rehab, pengadaan dan pembuatan bahan interior pada ruangan dan kantor DPRD Provinsi Riau. Kegiatan itu ditenderkan dengan pagu Rp.3.600.000.000, APBD pada Tahun 2022, dilaksanakan oleh rekanan Cv. Cemara Unggul Lestari.

Menurut temuannya pada 2023 lalu diperkuat foto data dan narasumber, rehab dan pengadaan serta item diruangan DPRD tersebut diduga asal dikerjakan, sebagian tidak terlaksana. Bahkan ditemukan item dan pengerjaan bahan yang tidak selaras dalam dokumen kontrak.

"Kita sudah kantongi semua data termasuk foto tahun 2023, narasumber, dokumen dan selaraskan dengan pelaksanaan di lapangan. Anggaran itu bersumber dari duit masyarakat," Bebernya.

Lanjut dia, selain kegiatan rehab pada gedung DPRD Provinsi Riau, pihaknya juga melaporkan kegiatan belanja bahan publikasi pada sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Anggaran itu diperuntukkan untuk belanja bahan publikasi pada sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan pagu Rp. 2.361.440.000, dilaksanakan Cv. Anton Natuna, bersumber dari APBD T.A 2020 lalu.

Ormas tersebut juga mengaku melaporkan kegiatan penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD Prov Riau. Dalam dokumen kontrak kegiatan itu dilaksanakan di 12 Kabupaten Kota di Provinsi Riau untuk mempromosikan mensosialisasikan informasi peristiwa di kegiatan DPRD Provinsi dalam bentuk cetak baliho.

Adapun anggaran tersebut yakni Rp.2.376.000.000 dilaksanakan Cv. Grafis Cipta Rifky dari APBD Tahun 2020.

"Untuk kegiatan cetak baliho di 12 kabupaten yang telah kami investigasi, kami menduga kuat tidak terlaksana, item pada di 12 kabupaten ini tidak ditemukan. Sementara APBD mengucurkan anggaran, kami menduga ada mark up," katanya.

Yakin dengan temuannya, diperkuat alat bukti yang dimiliki, pihaknya membuat laporan ke kejaksaan agar dapat memeriksa pihak yang terlibat hingga terang benderang.

"Kami meminta agar bapak Kejati agar dapat memanggil setwan DPRD dan rekanan pelaksana yang terlibat," pungkasnya.