Pemprov Riau Siapkan Rp10 Miliar untuk Jembatan Koto Intan, Rantau Berangin Masuk Perencanaan
Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).
PEKANBARU, GRESRIAU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan Jembatan Koto Intan. Sementara itu, penanganan Jembatan Rantau Berangin juga mulai masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat memberikan tanggapan terhadap berbagai aspirasi anggota DPRD Riau dalam Rapat Paripurna pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan pembangunan infrastruktur daerah menjadi perhatian, termasuk kondisi Jembatan Koto Intan dan Jembatan Rantau Berangin yang membutuhkan penanganan pemerintah.
SF Hariyanto mengatakan, anggaran Rp10 miliar telah disiapkan untuk penanganan Jembatan Koto Intan. Menurutnya, persoalan jembatan tersebut sudah menjadi perhatian pemerintah sejak sebelumnya.
“Memang Jembatan Koto Intan ini sudah menjadi perhatian sejak sebelumnya, dan alhamdulillah tahun ini kita masukkan anggaran sebesar Rp10 miliar. Mungkin belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang kita harapkan, tetapi paling tidak penanganannya sudah mulai kita tetapkan,” ujar SF.
Ia mengakui, anggaran yang dialokasikan belum tentu mampu menuntaskan seluruh persoalan jembatan tersebut. Namun, langkah penganggaran menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mulai merealisasikan penanganan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Selain Koto Intan, SF juga menyinggung aspirasi terkait Jembatan Rantau Berangin yang disampaikan anggota DPRD Riau, Edi Basri.
Ia menyebutkan, pemerintah telah memasukkan rencana penanganan jembatan tersebut. Meski demikian, penyelesaian perencanaan teknis perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
“Untuk jembatan yang disampaikan Pak Edi Basri, alhamdulillah sudah kita masukkan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Yang penting perencanaannya kita selesaikan terlebih dahulu agar penanganannya bisa dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.
Menurut SF, pembangunan infrastruktur harus melalui perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan serta kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan sesuai tahapan dan skala prioritas.
Ia juga menegaskan bahwa berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui DPRD menjadi bahan perhatian pemerintah dalam menyusun program pembangunan daerah.






