KAMPAR, GRESRIAU – Proses pendaftaran kerja sama media di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar menuai sorotan dari kalangan perusahaan pers. Kebijakan verifikasi langsung dengan membawa satu bundel berkas ke kantor Kominfo dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah insan media.

Permasalahan bermula ketika sejumlah perusahaan media yang sebelumnya telah terdaftar dalam sistem e-wartawan. Sistem ini telah berjalan efesien sejak tahun 2020 silam. Namun perusahaan media justru tidak lagi dapat mengakses akun lama mereka. Akibatnya, banyak media harus melakukan registrasi ulang meskipun sebelumnya telah lama bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Menariknya, meskipun situs resmi e-wartawan masih dapat diakses dan berfungsi untuk pendaftaran akun baru serta pengunggahan berkas administrasi, proses pendaftaran justru dialihkan ke Google Form. Kebijakan ini menimbulkan tanda tanya di kalangan pemilik media.

Belakangan, setelah dilakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Kominfo Kampar, Bambang menjelaskan bahwa situs tersebut sedang dalam tahap pemeliharaan atau maintenance.

“Waalaikum salam. Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Habis Lebaran ini kami akan membuka ruang untuk sanggahan dan keberatan. Silakan datang ke kantor Kominfo,” tulis Bambang dalam pesan singkat, Selasa (17/3) pagi.

Namun demikian, pola pendaftaran melalui Google Form yang disertai kewajiban menyerahkan satu bundel berkas fisik ke kantor Kominfo dinilai memicu kebingungan sekaligus kegaduhan di kalangan perusahaan media.

Situasi ini turut menyita perhatian insan pers, khususnya para pemilik media lokal di Kabupaten Kampar.

Sekretaris Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Riau, Bidnen Nainggolan SH, menilai pihak Kominfo Kampar terlihat kurang cekatan dalam mengelola proses administrasi kerja sama media.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan perusahaan media yang selama ini telah lama menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Ini jelas merugikan pihak media yang sudah bertahun-tahun bekerja sama. Selain kehilangan akses akun lama untuk login dan mengisi persyaratan administrasi, tiba-tiba ada pengalihan pendaftaran melalui Google Form,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sebenarnya sistem e-wartawan masih dapat digunakan untuk registrasi baru dan pengunggahan dokumen media.

“Registrasi baru dan upload file media melalui situs e-wartawan berjalan lancar, meski harus membuat akun baru. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa masih harus melalui Google Form dan ditambah lagi membawa satu bundel berkas fisik,” katanya.

Bidnen juga menilai jika pemerintah daerah ingin menerapkan sistem yang adil dan transparan, seharusnya proses verifikasi dilakukan langsung saat berkas diserahkan.

“Kalau mau fair, seharusnya pada saat antar berkas langsung dikoreksi. Dengan begitu pihak media bisa segera mengetahui dan melengkapi persyaratan yang kurang,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap perusahaan pers memiliki legal standing yang jelas dalam menjalankan fungsi jurnalistik sebagai penyedia informasi bagi masyarakat.

“Saya yakin setiap perusahaan pers pada dasarnya memiliki legal standing yang jelas dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi kepada publik,” pungkasnya.

Hingga kini, kebijakan pendaftaran kerja sama media di Kominfo Kampar tersebut masih menjadi perbincangan hangat di kalangan insan pers daerah.