KAMPAR, RIAU - Wakil Bupati Kampar, DR Hj Misharti, membantah tuduhan bahwa pemerintah kabupaten terlibat dalam pengelolaan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampar. "Penganggaran MBG langsung dikelola oleh SPPG atau yayasan, sehingga Pemkab Kampar tidak terkait dengan pengelolaan dana tersebut," ujarnya.

Minggu sore (28/12/2025), Misharti juga mengungkapkan bahwa Pemkab hanya mengawasi terkait higienitas makanan, sarana dan prasarana, serta keamanan makanan yang diberikan ke masyarakat Kampar. "Kesehatan anak-anak dan masyarakat Kampar menjadi tanggung jawab Pemkab," tambahnya.

Namun, perwakilan masyarakat dan aktivis Kampar, Angki Mei Putra SH, meminta Pemkab Kampar membantu anak yang dikeluarkan dari PAUD dan mengevaluasi oknum guru yang terlibat. "Mohon dibantu adik kita yang dikeluarkan dari PAUD tersebut dan tolong dievaluasi oknum guru nya," tegas aktivis Kampar.

Kasus ini bermula dari dugaan ancaman pemberhentian Aira, anak dari Nurul, dari TK Pos Paud Melati, Dusun II Desa Ranah Baru Air Tiris, Kabupaten Kampar, setelah orang tua murid memprotes paket MBG yang tidak sesuai dengan anggaran. Masyarakat menuntut transparansi bantuan dan perlindungan hak anak.

"Pemkab Kampar diminta segera turun tangan menyelesaikan kasus ini dan memastikan hak anak untuk bersekolah tidak terabaikan." Pungkas Angki menutup.