PEKANBARU, GRESRIAU - Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kantor Camat Bukit Raya, Kota Pekanbaru, menghadirkan Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru, Gilang Ramadhan, SH., MH, serta dihadiri Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kemenkumham Kanwil Riau, Lusia Simanjuntak, SH, dan Camat Bukit Raya, Tengku Arsi Dwisasti, S.STO., M.Si, Senin (29/1).

Kegiatan ini merupakan Pelaksanaan Penyuluhan
Hukum Serentak Menciptakan Netralitas Aparatur Pemerintah dalam Mendukung Pemilu Tahun
2024.

Tengku Arsi Dwisasti, S.STO., M.Si, Camat Bukit Raya, menyampaikan keunikan kegiatan ini sebagai sinergi antara instansi vertikal dan horizontal, melibatkan dua LBH sebagai narasumber.

"Hadirnya 2 LBH sebagai narasumber menjadikan hal positif karena pentingnya peran aparatur pemerintah dalam menjaga netralitas dan mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024," ucap Tengku Arsi, Senin (29/1).

Acara dimulai dengan seremonial sambutan dari Camat Bukit Raya, Tengku Ardi Dwisasti, dan dihadiri oleh Camat Sukajadi, Desheriyanto, S.STP., M.Si, Pekanbaru Kota yang diwakili oleh Sekretaris Camat Raja Mirza Venrian, S.Sos., MH, serta Camat Marpoyan Damai yang diwakili oleh Donny Akbar.

Penyampaian materi dilakukan oleh JFT. Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham dan HAM Riau, Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru, dan Ketua LBH Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM).

Sesi pertama membahas Netralitas Aparatur Pemerintah dalam Mendukung Pemilu 2024 oleh JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Selanjutnya disampaikan terkait materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru, Gilang Ramadhan, SH., MH.

"Kami ingin masyarakat jangan ragu memilih LBH TNN Kota Pekanbaru sebagai pengayom untuk masyarakat kecil agar mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma," kata Gilang.

Meyakinkan kembali, Gilang mengungkapkan kusungguhan dan semangat mereka sebagai komitmen dengan selalu tampil di setiap-setiap kegiatan apabila dibutuhkan atau permintaan dari stake holder yang ada.

"Demi kebutuhan masyarakat, kami selalu membuka pintu dan siap kapanpun diperlukan," harapnya.

Sesi kedua melibatkan materi Paralegal Justice Award (PJA) dan Jerat Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) oleh JFT. Penyuluh Hukum Ahli Pertama dan Ketua LBH PAHAM, Alfikri.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang disambut antusias oleh peserta. Diharapkan, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta terkait peran aparatur pemerintah, hukum, dan aspek keamanan siber.***