KAMPAR, RIAU - Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh oknum eks.Kepala Dusun IV Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, inisial MD, memicu reaksi keras dari warga.

Sebab menurut warga, eks.Kadus IV inisial MD tersebut menjabat selama ± 3 tahun sebagai Kepala Dusun IV, sebelum akhirnya ia mengundurkan diri. Dalam hal ini, mendesak agar pemerintah kabupaten mengambil tindakan hukum terhadap MD jika terbukti bersalah.

Pemberhentian atau Pengunduran diri dari jabatan, bukanlah sebuah solusi terhindar dari sanksi pidana sebagaimana yang telah diperbuatnya dengan dugaan ijazah palsu selama menjabat Kepala Dusun di Pemerintahan Desa Pangkalan Baru, serta menerima gaji bersumber APBD Kabupaten Kampar.

Maka, Pemerintah Kabupaten Kampar perlu melakukan investigasi menyeluruh untuk memverifikasi kebenaran dugaan penggunaan ijazah palsu.

Pemeriksaan dokumen ijazah dan dokumen lainnya yang terkait dengan jabatan eks.Kepala Dusun IV perlu dilakukan untuk memastikan keasliannya.

Jika terbukti bersalah, MD dapat dikenai sanksi disiplin, termasuk selain dari pemecatan yang telah dilalui dalam jabatannya sebagai Kepala Dusun IV. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu mengambil langkah-langkah tegas menurut peraturan dan perundang-undangan guna pencegahan untuk menghindari kasus serupa di masa depan.

Menurut informasi saat ini, Desa Pangkalan Baru sedang menggelar penjaringan Kepala Dusun IV. Namun, oknum eks.Kepala Dusun IV yang diduga menggunakan ijazah palsu kembali mengutus anaknya untuk ikut penjaringan.

"Penggunaan ijazah palsu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan kabupaten. Oleh karena itu, penting untuk menangani kasus ini dengan serius dan transparan." Pungkas warga Desa Pangkalan Baru.

Dokumen-dokumen yang diduga palsu menunjukkan riwayat pendidikan inisial MD, namun keaslian dokumen-dokumen tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut.

Ditempat terpisah, informasi ini ditanggapi oleh pakar hukum muda, Bidnen SH, bahwa oknum Eks.Kepala Dusun IV, inisial MD tersebut melanggar undang-undang berdasarkan pada Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Dokumen. Dan Pasal 266 KUHP Tentang Penggunaan Dokumen Palsu, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil.

Lebih lanjut, pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya Pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang syarat-syarat perangkat desa.

"Penggunaan ijazah palsu oleh oknum eks.Kepala Dusun IV Desa Pangkalan Baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu. Jika terbukti bersalah, MD dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi disiplin." Pungkas Bidnen.

Ironis, saat dikonfirmasi Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusri Erwin SH pada (26/05/2025), bukan menjawab konfirmasi via pesan WhatsApp, malah memblokir WhatsApp dari awak media.

Atas sikap demikian, Kepala Desa Pangkalan Baru Terindikasi menghalang-halangi tugas pers sesuai amanah undang-undang No.40 Tahun 1999.